Kualitasdemokrasi suatu negara akan lebih baik apabila? tingkat ekonomi lebih baik partisipasi politk masyarakat tinggi kreativitas masyarakat bebas menggali potensi masyarakat hidup dengan sejahtera Berdasarkan pilihan diatas, jawaban yang paling benar adalah: B. partisipasi politk masyarakat tinggi. Dari hasil voting 987 orang setuju jawaban B benar, dan 0 orang setuju jawaban B salah. SultanBaktiar Najamudin, sebagai Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Daerah, Republik Indonesia (DPD RI) memberikan pandangannya terkait kondisi konstitusi di Indonesia pada diskusi terbuka yang bertema, "Anomali Demokrasi dan Posisi DPD RI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". Terselenggara di Ruang Amphitheater Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan (UAD), pada Senin, 14 Februari Apabilasuatu negara dapat menegakkan pilar demokrasi secara stabil dan kuat, maka bukan suatu hal yang mustahil bagi negara itu untuk merealisasikan kondisi yang menjadi parameter berlangsungnya sistem politik yang bercorak poliarki. Adapun parameter yang harus dimiliki pemerintahan yang bersifat poliarki adalah: (1) para REVIEWJURNAL INTERNASIONAL Mata kuliah: Birokrasi Publik (B) Dosen: Dr. R. Sally Marissa Sihombing, S.I.P., M.Si Oleh: Sarah Jesica Silalahi 180903101 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 2021 Kata Pengantar Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa sebabatas segala rahmat, karunia, serta berkat-Nya, tulisan mengenai Tugas Review ini dapat Kondisipolitik kita lebih pas dilihat tengah bergerak ke bentuk model post-democracy. Inilah hakikat situasi politik kita sebelum pandemi COVID-19 terjadi. Post-Democracy. Sebelum melangkah lebih lanjut, akan dijelaskan makna post-democracy. Istilah ini dipopulerkan oleh Colin Crouch seorang sosiolog Inggris yang juga pengamat demokrasi. C TUJUAN PEMBUATAN MAKALAH. 1. Agar dapat mengetahiu secara terperinci makna dari bonus demografi. 2. Agar kita mengetahiu kondisi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di Negara Indonesia. 3. Agar dapat mengetahui peran apa saja yang terdapat dalam bonus demografi dalam peradaban bangsa Indonesia. konfliksosial yang akan mengganggu harmoni kebangsaan. 3. Reformasi agraria haruslah murah (cheaper). Pelaksanaan reformasi agraria hendaklah dapat dijangkau oleh anggaran negara, baik melalui anggaran pemerintah pusat, maupun anggaran pemerintah daerah. 4. Reformasi agraria haruslah lebih baik (better). Pelaksanaan reformasi agraria Nantinya hal ini akan berpengaruh pada permintaan masyarakat atas barang dan jasa dari suatu perusahaan. Umumnya, para masyarakat akan lebih menghemat pendapatannya dan hanya akan berbelanja untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja. 2. Sumber Daya Alam. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa negara kita adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Baikburuknya suatu negara dilihat dari kualitas pemudanya, karena generasi muda adalah penerus dan pewaris bangsa dan negara. Generasi muda harus mempunyai karakter yang kuat untuk membangun bangsa dan negaranya, memiliki kepribadian tinggi, semangat nasionalisme, berjiwa saing, mampu memahami pengetahuan dan teknologi guna bersaing secara global. Terwujudnyapelayanan publik yang berkualitas (prima) menjadi salah satu ciri tata pemerintahan yang baik (good governance). Kinerja pelayanan publik sangat besar pengaruhnya terhadap kualitas kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, membangun sistem manajemen pelayanan publik yang handal adalah keniscayaan bagi daerah, kalau mereka ingin meningkatkan kesejahteraan warganya. q70BKR. › Opini›Indikator Kualitas Demokrasi... Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, terdapat peningkatan kualitas demokrasi kita. Namun, sejumlah kalangan yang melihat dari perspektif kritis, memandang kondisi demokrasi kita sebagai sesuatu yang artifisial. HeryunantoKualitas demokrasi kita saat ini kembali menjadi sorotan. Hal ini terutama setelah Economist Intelligent Unit atau EIU belum lama ini mengeluarkan rilis tentang keadaan demokrasi di 165 negara, yang mencakup hampir seluruh populasi global dan sebagian besar negara di dengan tahun-tahun sebelumnya, terdapat peningkatan kualitas demokrasi kita. Setelah pada 2019 skor hanya 6,48, dan melorot menjadi 6,30 di 2020, maka pada 2021 meningkat menjadi Sejauh ini ada dua kalangan yang melihatnya secara berbeda yang positif dan yang negatif. Tipologi ini saya dapatkan dari Okamoto Masaaki 2021, ahli politik Indonesia dari Universitas Kyoto, yang membagi dua kubu masyarakat dalam merespons perkembangan demokrasi di Indonesia saat yang melihat dari sisi positif atau optimistis selalu melihat sisi terang dalam kehidupan demokrasi kita. Yakni bahwa pada dasarnya pemerintahan saat ini jauh lebih dapat menerima kritik secara terbuka, setidaknya dibanding masa Orde Baru, pemilu sebagai refleksi demokrasi juga berjalan kalangan negatif, yang melihat dari perspektif kritis, memandang kondisi demokrasi kita sebagai sesuatu yang artifisial. Partisipasi politik masih terbatas dan seadanya. Pembuatan kebijakan dan berbagai agenda politik dan bagaimana itu semua ditetapkan dan dilaksanakan penuh nuansa elitisme bahkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terdapat peningkatan kualitas demokrasi optimistis menyambut baik kenaikan skor ini sebagai bukti perkembangan kehidupan demokrasi ke arah yang makin positif. Kenyataannya memang indeks demokrasi Indonesia saat ini naik 12 peringkat dibandingkan 2020, menjadi peringkat ke-52 kalangan yang melihatnya secara lebih kritis, mengakui meski mengalami peningkatan, demokrasi kita masih tetap masuk dalam golongan ”cacat” flawed democracy. Bagi mereka, ini bukti bahwa demokrasi yang kuat, sebagaimana esensi amanat reformasi, sejatinya belum dengan kualifikasi flawed democracy, menurut EIU, pada umumnya telah melaksanakan pemilu yang relatif bebas dan adil, serta telah menjalankan kebebasan sipil secara terbatas. Meski demikian, negara model ini masih bermasalah dalam persoalan substansi demokrasi, di antaranya lemahnya partisipasi politik, kinerja pemerintah yang belum optimal, khususnya terkait dengan pemenuhan hak-hak itu masih marak korupsi, persoalan kebebasan pers dan budaya politik yang cenderung belum menerima kritik secara proporsional. Ini model “thin democracy” ala Schumpeterian yang menekankan aspek kepemiluan dalam memaknai kehadiran juga Skor Indeks Demokrasi Indonesia Membaik, tetapi Tantangan Masih BesarKhusus Indonesia, ada dua hal utama penyebab perbaikan skor. Pertama, keputusan Mahkamah Konstitusi MK yang mengabulkan gugatan buruh terhadap UU Cipta Kerja pada November 2021. MK menyatakan UU itu inkonstitusional dan meminta dilakukan revisi. Keputusan MK dinilai EIU menunjukkan menguatnya independensi peradilan di Indonesia dari intervensi kebijakan akomodatif Presiden Joko Widodo yang menampung berbagai kelompok politik, termasuk anggota parpol yang lebih kecil dan kalangan minoritas, yang dinilai kondusif dalam membangun konsensus dan kompromi di antara kekuatan-kekuatan politik yang ada di dari alasan yang dike -mukakan, terlihat perbaikan demokrasi itu banyak dipengaruhi oleh kebijakan dan sikap MK dan Presiden. Ini mengindikasikan betapa penting sikap dan kebijakan para pemangku kebijakan tertinggi di negara ini dalam turut menghela kualitas demokrasi demokrasiMembicarakan akselerasi penguatan demokrasi tentu bukan hal mudah. Apalagi dalam kondisi pandemi Covid-19 yang secara global turut menggerogoti kualitas demokrasi di banyak negara. Muncul istilah the Coronavirus Coup Baer 2020 di mana demokrasi kian terkepung dan semakin banyak warga dunia saat ini hidup dalam situasi yang kurang demokratis dibanding masa-masa sebelumnya Freedom House, 2021.Namun terlepas dari kondisi ini, upaya akselerasi harus tetap dilakukan. Jika berkaca dari pemaknaan EIU soal demokrasi yang cacat, terdapat dua elemen penting dari akselerasi peningkatan kualitas demokrasi. Pertama, komitmen kepemimpinan nasional dalam mendukung penguatan penguatan kualitas politik dan demokrasi demikian kompleks, meliputi pembenahan aspek kultural, institusional, struktural dan prosedural. Kesemuanya itu butuh dukungan berbagai pihak dan banyak pada akhirnya, itu semua banyak ditentukan oleh seberapa besar komitmen pemangku kebijakan tertinggi atau kepemimpinan nasional dalam menguatkan demokrasi dalam berbagai aspeknya. Upaya penguatan pelembagaan partai, perbaikan peraturan hingga penegakan hukum, misalnya, akan jauh lebih efektif jika kepemimpinan negara bermain dan turut mengawal dengan sungguh-sungguh hingga pada tahapan yang bisa EIU menunjukkan pentingnya peran elite dalam turut meningkatkan peringkat EIU menunjukkan pentingnya peran elite dalam turut meningkatkan peringkat demokrasi. Keberhasilan proyek-proyek politik besar dalam rangka penguatan kualitas demokrasi tak dapat dilepaskan, bahkan amat bergantung, pada komitmen kuat pimpinan bangsa dan dukungan masyarakat sipil civil society. Masyarakat sipil yang diwakili oleh keberadaan lembaga-lembaga atau asosiasi yang memiliki kualifikasi sebagai mandiri, taat hukum, berkesadaran politik, dan mengembangkan nilai-nilai demokratik, merupakan hal penting bahkan “our last, best hope”, menurut Jeremy Rifkin 1995, bagi perwujudan pemerintahan yang satu isyarat dari indeks EIU adalah perlunya dukungan di luar pemerintah untuk menghindari melemahnya partisipasi politik dan menurunnya peran demokratik negara agar bisa terlepas dari jebakan flawed democracy. Pelajaran dari negara-negara demokrasi mapan menunjukkan, masyarakat sipil di antaranya dari kelompok keagamaan, kelas menengah, media massa, perempuan, pendidik, pemuda, ataupun aktivis bidang lainnya merupakan elemen yang bisa diharapkan untuk memenuhi hal dalam rangka terus menggelorakan partisipasi politik maupun turut mengawasi secara kritis jalannya pemerintahan agar tetap berada dalam koridor demokrasi. Saat ini momen terbaik bagi masyarakat sipil untuk kembali menguatkan diri dan memainkan peran sebagai penyemai dan penguat akar demokrasi. Tanpa itu, harapan akan kuat dan bermaknanya demokrasi hanya ilusi, tak kunjung NoorPeneliti Senior Pusat Riset Politik BRININGKI RINALDIFirman Noor EditorSRI HARTATI SAMHADI, YOHANES KRISNAWAN › Riset›Kualitas Demokrasi Indonesia... Semakin tinggi kualitas demokrasi yang dicapai, semakin tinggi pula potensi kesejahteraan yang diraih. KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO Warga melintas di depan mural kritik sosial di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Rabu 25/8/2021. Mural tersebut merupakan wujud ekspresi para seniman jalanan dalam melihat fenomena keresahan yang terjadi di tengah masyarakat saat kualitas kebebasan sipil dirasakan meningkat, problem dalam hak-hak politik serta aspek kelembagaan demokrasi di negeri ini membuat keseluruhan skor indeks demokrasi tahun-tahun sebelumnya, Badan Pusat Statistik BPS kembali memublikasikan perhitungan indeks demokrasi di negeri ini. Saat ini, skor Indeks Demokrasi Indonesia IDI 73,66. Dibandingkan dengan kondisi tahun lalu, indeks yang dibangun oleh tiga aspek kebebasan sipil, hak-hak politik, dan kelembagaan politik, ini relatif menurun. Namun, penurunan tersebut tidak mengubah kategorisasi kualitas indeks, tetap menempatkan negeri ini dalam kualitas demokrasi yang ”sedang”.Kondisi demikian menjadi agak ironis. Pasalnya, pada tahun sebelumnya, justru negeri ini tengah merayakan kehidupan berdemokrasi yang tertinggi. Hasil perhitungan indeks menunjukkan tahun 2019, skor indeks yang dicapai merupakan skor tertinggi yang pernah dicapai sepanjang IDI dikenalkan tahun 2009 penurunan skor di tahun ini, menjadi persoalan yang cukup serius untuk dikaji guna memahami faktor penyebab penurunan indeks tersebut. Apakah kondisi kekinian, seperti pandemi yang hingga kini belum juga berakhir, menjadi determinan bagi penurunan indeks?Dalam hal ini, apakah berbagai upaya kebijakan negara selama pandemi yang diwujudkan dalam berbagai pembatasan fisik maupun sosial sedemikian rupa turut mengekang kualitas berdemokrasi di negeri ini?Ataukah sebaliknya yang terjadi, faktor-faktor di luar kondisi pandemi, kini sedemikian rupa telah mengekang kondisi-kondisi ideal penopang demokrasi di negeri mencermati 3 aspek, 11 variabel, ataupun 30 indikator yang digunakan dalam pengukuran IDI, tampaknya terdapat beberapa perbedaan kondisi yang secara langsung berpengaruh terhadap nilai Buruh aksi mogok kerja di dalam pagar pabriknya di kawasan industri MM2100, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa 6/10/2020. Aksi mogok kerja sebagai bentuk protes pengesahan RUU Cipta Kerja oleh DPR dan mencolok, dari perbedaan skor pada aspek indeks ini. Dari sisi aspek ”kebebasan sipil” sebenarnya indeks menunjukkan kondisi peningkatan. Tahun lalu, skor kondisi kebebasan sipil, yang antara lain dibangun dari variabel ”kebebasan berkumpul dan berserikat”, ”kebebasan berpendapat”, ”kebebasan berkeyakinan”, dan ”kebebasan dari diskriminasi”, masih sebesar 77, saat ini, skor kondisi kebebasan sipil sudah mencapai 79,40. Artinya, aspek kebebasan setahun terakhir justru dinilai meningkat. Sekalipun saat ini juga dijumpai penurunan, khususnya pada variabel ”kebebasan berpendapat” dan ”kebebasan dari diskriminasi”, tetapi peningkatan sangat signifikan dalam ”kebebasan berserikat dan berkumpul” serta ”kebebasan berkeyakinan” menjadikan aspek kebebasan sipil meningkat dibandingkan tahun saja, kondisi penurunan sesungguhnya terjadi pada kedua aspek lain, yaitu ”hak-hak politik” dan ”kelembagaan demokrasi”. Penurunan kedua aspek inilah yang menjadikan IDI nasional menjadi aspek ”hak-hak politik”, jika dielaborasi ke dalam variabel ataupun indikator pengukurannya, terdapat penurunan yang signifikan pada variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, khususnya pada indikator pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan kondisi menurun terjadi pada variabel-variabel ataupun indikator kelembagaan demokrasi. Semua variabel yang mengaitkan peran kelembagaan negara, seperti legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif, menurun cukup peran kelembagaan legislatif, misalnya, peran legislatif daerah, khususnya DPRD pada penilaian kali ini sebenarnya menunjukkan peningkatan. Penurunan yang terbesar bukan pada institusi legislatif, melainkan malah justru terjadi pada peran partai politik yang menjadi rumah asal para legislator. Sebagai bandingan, jika pada tahun 2019 skor peran partai politik 80,62, kini melorot menjadi 75, penilaian tidak jauh berbeda pada lembaga eksekutif, khususnya pada level daerah. Peran birokrasi pemerintahan tahun ini dinilai menurun dibandingkan tahun Patria Gupta Warga Pulau Madura yang tergabung Koalisi Masyarat Madura Bersatu berunjuk rasa menentang penyekatan Jembatan Suramadu di depan Balai Kota Surabaya , Surabaya, Jawa Timur, 21 Juni 2021. Mereka menganggap penyekatan banyak memberikan kerugian kelembagaan yudikatif, penurunan juga terjadi. Peran peradilan yang independen dinilai kali ini menurun. Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi menjadi indikator yang signifikan penurunannya. Jika tahun sebelumnya skor indikator 94,12, kali ini menjadi 85, pula dalam indikator kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN, dalam catatan indeks ini semakin bermasalah hingga mampu menurunkan nilai indeks cukup variabel yang mengaitkan peran kelembagaan negara, seperti legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif, menurun cukup demokrasi yang menurun hasil pencermatan IDI ini tampaknya masih sejalan dengan pengukuran kualitas demokrasi sebelumnya yang dilakukan secara global. Pada Februari 2021, misalnya, indeks demokrasi global yang dibangun The Economist Intelligence Unit EIU juga menunjukkan kondisi demokrasi yang menurun di menggunakan lima indikator dalam menentukan kualitas demokrasi suatu negara, antara lain ”proses pemilu dan pluralisme”, ”kebebasan sipil”, ”partisipasi politik”, ”fungsi dan kinerja pemerintah”, serta ”budaya politik”, skor Indonesia pada 2020 sebesar 6,3 dari skor tertinggi 10.KOMPAS/DOKUMENTASI JEFRI LOHO UNTUK KOMPAS Massa menggelar aksi unjuk rasa menolak putusan Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan pilkada ulang di Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Papua, 24 Agustus skor Indonesia jika ditempatkan pada 167 kelompok negara di dunia, berada pada urutan ke-64. Berdasarkan kualitas yang ditetapkan IEU rezim demokrasi penuh, demokrasi cacat, rezim hibrida, dan rezim otoriter, capaian Indonesia masih termasuk rezim demokrasi cacat. Negara-negara kawasan Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia, Filipina, dan Timor Leste, juga masuk kategori yang dengan IDI, capaian kondisi demokrasi di negeri ini menurun dibandingkan dengan masa sebelumnya. Bahkan, berdasarkan laporan IEU tersebut, capaian Indonesia merupakan nilai terendah sejak 2006 indeks ini mencolok antarkedua indeks tersebut justru tampak dari sisi penilaian kondisi ”kebebasan sipil”. Apabila IDI menempatkan kebebasan sipil menjadi aspek yang tinggi penilaiannya, dalam indeks demokrasi IEU justru kebebasan sipil dan budaya politik yang paling problematik di negeri aspek hak-hak politik dan keberadaan serta peran lembaga demokrasi yang dinilai relatif lebih rendah dalam indeks IDI justru menjadi penilaian yang lebih besar daripada kebebasan sipil oleh Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI bersama mahasiswa berunjuk rasa memperingati Hari Buruh di Jakarta, 1 Mei 2021. Tuntutan seputar Undang-Undang Cipta Kerja masih menjadi agenda utama yang disuarakan massa Indonesia, EIU memberikan skor tertinggi pada proses pemilu dan pluralisme skor 7,92, berikutnya fungsi dan kinerja pemerintah skor 7,50, partisipasi politik skor 6,11, kebebasan sipil skor 5,59, dan budaya politik skor 4,38.Terlepas dari perbedaan-perbedaan dalam menginterpretasikan kondisi berdemokrasi di negara ini, pesan penurunan kualitas demokrasi di negeri ini perlu menjadi perhatian. Terutama, jika dilekatkan dengan konsep kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan kehidupan juga Kemerdekaan Pers Meningkat Saat PandemiBagaimanapun kepentingan pada pilihan-pilihan berdemokrasi di negara ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi kesejahteraan yang ingin disasar. Dalam hal ini, semakin tinggi kualitas demokrasi yang dicapai maka selaras dengan ini semakin tinggi pula potensi kesejahteraan yang diraih. Begitu pula sebaliknya yang proposisi kesejahteraan itu, pengembangan iklim kehidupan berdemokrasi di negeri ini jelas membangun jalan bagi kesejahteraan masyarakat. Namun jika penurunan kualitas demokrasi yang kini terjadi, bagaimana nasib kesejahteraan masyarakat? LITBANG KOMPASBaca juga Ternyata, Demokrasi Indonesia Berbuah Kesejahteraan Mahasiswa/Alumni Universitas Serambi Mekkah02 Januari 2022 1331Hallo Medina S, Jawaban yang tepat adalah B Pembahasan. Suatu negara dapat dikatakan demokratis jika padanya terdapat proses-proses perkembangan menuju ke arah keadaan yang lebih baik dalam melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan asasi dan dalam memberi hak kepada masyarakat, baik individu maupun sosial untuk mewujudkan nilai-nilai itu. Dalam hal ini kualitas demokrasi suatu negara akan lebih baik apabila partisipasi politik masyarakat tinggi, karena tanpa partisipasi, Demokrasi tidak berarti. Contohnya pemilu, ukura pemilu adalah partisipasi politik dari masyarakat, kalau tidak ada partisipasi dari masyarakat pemilu dapat dikatakan gagal. Jadi, kualitas demokrasi suatu negara akan lebih baik apabila partisipasi politik masyarakat tinggi B. Semoga Jawaban Membantu